Caleg dan Politik Tanpa Uang?

19.47 Unknown 0 Comments

Image result for Caleg dan Politik Tanpa Uang?

daftar caleg kota bekasi - Di dalam ramainya pendaftaran caleg (calon legislatif) beberapa LSM ajukan kemauan serta imbauan supaya parpol dengan transparan buka diri serta membuat persyaratan yang pasti. Pasti apakah yang diharapkan oleh LSM serta penduduk persyaratan calon legislatif ialah persyaratan yang baik. Prasyarat baik diharapkan supaya hasil calon legislatif yang dipilih memang sungguh orang yang kompeten serta betul-betul memperjuangkan kebutuhan rakyat.

Akan tetapi, dapatkah keinginan itu terwujud? Kelihatannya masih tetap hanya kemauan yang sifatnya normatif. Sampai kini penerimaan calon legislatif semakin banyak dipastikan oleh ketua umum partai dengan aspek kedekatannya pada dianya. Hingga ketua umum dapat menunjuk siapapun juga yang dapat jadi calon legislatif di nomer jadi.

Meskipun begitu orang yang tidak dekat dengan lingkaran-lingkaran partai ia dapat jadi calon legislatif di nomer jadi juga. Triknya? Dia akan memberikan segepok uang supaya dianya diloloskan. Kejadian semacam ini terjadi serta selalu berlangsung.

Hal tersebut memanglah bukan satu fakta yang dibuat-buat. Saat calon legislatif mengkampanyekan diri serta partainya pasti dia perlu dengan suport dana. Dengan dana itu jadi dia dapat menggerakkan mesin-mesin partai, membiayai kampanye, mengundang artis, memberikan minum dan makan peserta kampanye, apabila butuh untuk lakukan serangan fajar.

Dengan begitu tidak heran jika caleg-caleg di nomer jadi ialah mereka-mereka yang kaya, entrepreneur, atau calon lama yang memang awal mulanya telah menyiapkan pundi-pundi untuk pemilu setelah itu. Tidak heran jika pergantian calon legislatif minim berlangsung. Kita lihat calon legislatif yang ada ya itu-itu saja.

Di sinilah letak permasalahannya. Saat calon legislatif telah mengobral duitnya dan dipilih jadi dia mengkalkulasi berapakah uang yang telah di keluarkan serta bagaimanakah cara mengembalikannya. Tidak heran jika di legislatif mereka menguber setoran, sikat kanan-kiri, terima suap dari tempat mana saja, dengan arah supaya uang yang telah di keluarkan dapat kembali, sukur lebih.

Keadaan yang demikian akan membuat kualitas legislatif yang rendah. Kebijaksanaan atau undang-undang yang dibikin yang semestinya pikirkan masukan penduduk yang berkembang kalah dengan sogokan. Jika memang perlu perancangan atau proses perundang-undangan di jual pada pihak yang begitu memiliki kepentingan. Makin berharga ekonomi kebijaksanaan atau perancangan undang-undang jadi makin tinggi nilai jualnya.

Hal ini telah jadi rahasia umum serta 'kesepakatan' bersama dengan jika terima sogokan atau suap ialah proses politik atau deal or not deal. Oleh karenanya jadi korupsi bukan sekedar berlangsung di badan satu partai tapi merembet ke semua partai. Semua anggota partai lakukan yang namanya korupsi.

Memang tiada permodalan mesti disadari gerak untuk mempopulerkan diri atau mencapai nada akan tidak optimal. Akan tetapi, proses jual beli nada rupanya di kelompok rakyat juga mendapatkan tempat. Rakyat seolah-olah ikut nikmati dalam proses-proses penentuan.

Makin tinggi tarifnya atau amplopnya nada itu akan makin terbeli. Sebaliknya. Dari beberapa hal itu yang membuat cost demokrasi jadi mahal. Buat calon yang menang atau meraih kemenangan, uang yang dihambur-hamburkan tidak jadi permasalahan. Tapi, buat yang kalah, dia dapat depresi memikul beban hutang atau hartanya habis serta sulit untuk kembali.

Untuk menahan hal itu berlangsung perlu waktu. Demokrasi di Indonesia masih juga dalam skala belajar hingga di sana-sini ada banyak berlangsung aksi tidak demokratis di tengahnya demokratisasi. Akan tetapi, keadaan baik dapat dipercepat jika kita lakukan beberapa langkah yang memberi dukungan supaya cost demokrasi murah.

Pertama, membuat kesejahteraan. Kesejahteraan umumnya akan berbanding
lurus dalam kehidupan berpolitik. Makin sejahtera orang akan memakai hak pilihnya sama dengan hati nurani. Dia akan tidak gampang tergoda dengan iming-iming, rayuan, serta janji. Terpenting uang dari calon. Karena itu kesejahteran mesti dibuat dengan serius.

Ke-2, memberikan pendidikan politik buat rakyat. Memberikan pendidikan politik buat rakyat miskin pasti lebih susah di banding dengan memberikan pendidikan politik di kelompok penduduk yang sejahtera. Akan tetapi, perihal ini harus tetap dikerjakan. Dapat dibuktikan pada tahun 1955. Walau Indonesia belum juga sejahtera akan tetapi pemilu pada saat itu berjalan begitu demokratis, jujur, serta adil.

Ke-3, mengajari norma politik. Politik yang tidak beretika membuat cost demokrasi jadi mahal. Orang yang lakukan dagang sapi adalah orang yang tinggalkan norma serta lebih memprioritaskan kebutuhan sekejap. Norma yang ada di sekelilingi kita sebetulnya cukuplah mulia yang utamanya mengajari kita tidak rakus dalam harta. Berikut sebagai tuntutan beberapa LSM yang inginkan terdapatnya kejelasan prasyarat calon legislatif dari partai-partai politik.

Ke empat, batasi parpol. Mesti disadari dengan makin bertambahnya partai politik akan makin bertambahnya penyalahgunaan money politic serta proses dagang sapi. Contohnya dalam waktu pemilihan kepala daerah Jakarta, partai politik besar serta kecil, yang aktif serta papan nama semua bermain dalam pemilihan kepala daerah itu.

Ke lima, tegas dalam ragu hukum. Sampai kini undang-undang yang memberikan ragu hukum atas terjadinya penyalahgunaan money politic tidak berjalan seperti harusnya hingga praktek-praktek ilegal itu seakan-akan jadi legal.

You Might Also Like

0 comments: